Topuksi KIP

Paragraf 5

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 8

  1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan infomasi publik dan hubungan media.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  4. a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  5. b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan infromasi publik dan hubungan media;
  6. c. pengoordinasian dan pengsingkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  7. d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  8. e. pelaksanaan pematuan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, Pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  9. f. pemberian bimbingan teknis dan suvervise di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  10. g. pelaksanaan administrasi di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
  11. h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugasnya. 

 

Paragraf 6

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Pasal 9

  1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan betanggung jawab Kepada kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
  2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membatu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimingan teknis dan supervise, serta pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi Publik
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik menyelenggarakan funsi :
  4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public;
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public;
  6. Menyiapkan bahan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public;
  7. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public;
  8. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan opini dan aspirasi public;
  9. Melaksanakan layanan monitoring isu public di media (media massa dan social);
  10. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat)
  11. Melaksanakan pengeolahan aduan masyaratkat
  12. Melaksanakan penyiapan standarisasi pertukaran informasi untuk data base infromasi lintas sektoral;
  13. Melaksanakan pemantuan tema komunikasi public lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah
  14. Mengelola dan analis Data Informasi untuk mendukung komunikasi public lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten;
  15. Melaksanakan pemantuan, analisa, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspires Publik; dan
  16. Melaksnakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang informasi dan komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugasnya.

 

Paragraf 7

Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik

Pasal 10

  1. Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
  2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan konten dan media komunikasi public.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
  4. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
  5. melaksanakan kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
  6. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konten dan media komuniksi publik;
  7. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
  8. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
  9. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah;
  10. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  11. melaksanakan pembuatan konten lokal;
  12. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
  13. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
  14. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  15. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  16. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik; dan
  17. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 8

Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media

Pasal 11

  1. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
  2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik dan hubungan media.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Media Informasi Publik dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi:
  4. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  5. melaksanakan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  6. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  7. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  8. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
  9. melaksanakan pelayanan dan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten;
  10. melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten;
  11. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations) di Kabupaten;
  12. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten;
  13. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  14. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media; dan
  15. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugsnya.